PENGUATAN PEMAHAMAN HUKUM TERKAIT PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Abstract

Sexual violence against children, a human rights violation, continues to increase in Mataram, but its handling is hampered by low public understanding of victims' rights and the protection mechanisms stipulated in the Sexual Violence Crimes Law (UU TPKS). This background underlies the focus of the community service program to strengthen the legal understanding of children in Bintaro Village, Mataram, regarding child protection from the perspective of the TPKS Law. This important activity, held on August 29, 2025, involved 23 key participants, including Family Hope Program (PKH) cadres and neighborhood officials, who strategically serve as community legal agents. The implementation method used a participatory approach through legal counseling, case study-based Focus Group Discussions (FGDs), and achievement evaluation using multiple-choice post-tests and perception questionnaires. Key findings showed a significant increase in understanding: 100% of participants, who previously had no knowledge of the law, successfully understood the definition and main purpose of the TPKS Law (protecting victims). Furthermore, 87% of participants now correctly understand the function of the UPTD PPA as a comprehensive service institution (medical, psychological, and legal), although 13% still mistakenly consider it a judicial institution. It was concluded that this service has proven effective in increasing public legal literacy, but further outreach is needed to strengthen the institutional understanding of the UPTD PPA. ABSTRAKKekerasan seksual terhadap anak sebagai pelanggaran HAM terus meningkat di Mataram, namun penanganannya terkendala oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak korban dan mekanisme perlindungan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Latar belakang masalah ini mendasari fokus program pengabdian untuk memperkuat pemahaman hukum masyarakat di Kelurahan Bintaro, Mataram, tentang perlindungan anak dalam perspektif UU TPKS. Tahapan penting kegiatan yang dilaksanakan pada 29 Agustus 2025 ini melibatkan 23 peserta kunci, termasuk Kader PKH dan aparat lingkungan, yang strategis sebagai agen hukum komunitas. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui penyuluhan hukum, Focus Group Discussion (FGD) berbasis studi kasus, dan evaluasi capaian menggunakan post-test pilihan ganda serta kuesioner persepsi. Temuan utama menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan: 100% peserta yang sebelumnya awam, berhasil memahami definisi dan tujuan utama UU TPKS (melindungi korban). Selain itu, 87% peserta kini memahami dengan benar fungsi UPTD PPA sebagai lembaga layanan komprehensif (medis, psikologis, hukum), meskipun 13% masih keliru menganggapnya lembaga peradilan. Disimpulkan bahwa pengabdian ini terbukti efektif meningkatkan literasi hukum masyarakat, namun diperlukan sosialisasi lanjutan untuk memperkuat pemahaman kelembagaan UPTD PPA.