PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI

Abstract

Penelitian ini membahas sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan hambatan yang dihadapi jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana korporasi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu tanggung jawab mutlak (strict liability), tanggung jawab berdasarkan kesalahan, dan tanggung jawab berdasarkan kelalaian. Dalam hukum perseroan, konsekuensi yuridis dari tindakan korporasi sepenuhnya ditanggung oleh korporasi itu sendiri. Terdapat tiga model pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana, yaitu pengurus sebagai pembuat dan bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, serta korporasi sebagai pembuat sekaligus bertanggung jawab. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi hambatan yuridis dan non-yuridis yang dihadapi jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi. Hambatan yuridis meliputi kesulitan dalam pembuktian di persidangan, pengembalian kerugian negara oleh terdakwa yang menghambat proses penuntutan, lamanya proses pengungkapan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kesulitan dalam pengumpulan bukti, serta penerapan asas oportunitas yang memungkinkan penghentian penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Sementara itu, hambatan non-yuridis mencakup kedudukan kejaksaan dalam Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) yang berpotensi mempengaruhi independensi penegakan hukum, serta adanya intervensi dari pihak ketiga yang menghambat proses pengungkapan kasus korupsi. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai tantangan dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi serta kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan peningkatan independensi kejaksaan dalam menangani kasus korupsi untuk memastikan efektivitas penegakan hukum.