KEDUDUKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM POLITIK HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Abstract

Kompilasi Hukum Islam merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang dipakai sebagai pedoman hukum bagi para Hakim Pengadilan Agama untuk memutuskan suatu kasus yang berkaitan dengan perkawinan, perwakafan, dan kewarisan. Namun apakah kompilasi hukum islam ini termasuk pada hukum yang mengikat atau hanya sekedar pedoman para hakim saja? maka dari itu penulis bermaksud untuk meneliti bagaimana kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam politik hukum keluarga di Indonesia dengan metode penelitian kualitatif berjenis kajian pustaka yang bersumber dari buku, undang-undang, artikel jurnal, dan sumber lainnya yang sesuai dengan materi yang diteliti. Dan hasil penelitian mengatakan bahwa Kedudukan Kompilasi Hukum Islam ini dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Nasional sampai saat ini masih dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Sedangkan Instruksi Presiden sifatnya hanya terbatas untuk memberikan arahan, menuntun, membimbing, dalam hal suatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Maka jika dilihat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Instruksi Presiden ini tidak termasuk pada Jenis, Hierarki, dan Materi muatan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam politik hukum keluarga di Indonesia ini keberadaannya masih lemah. Akan tetapi yang dimaksud lemah di sini bukanlah lemah dalam segi isi Kompilasi Hukum Islamnya melainkan kedudukannya saja. Namun Kompilasi Hukum Islam Ini sangatlah di butuhkan dan begitu penting juga bagi masyarakat muslim, maka dari itu penulis berharap agar kedudukannya ini bisa ditingkatkan supaya menjadi hukum yang tidak sebatas pedoman bagi para hakim saja, akan tetapi sebuah hukum yang bisa di ikuti aturannya bagi para muslim di Indonesia.