Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan Penyelesaian sengketa hak milik atas tanah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini menggunakan antara Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa pertanahan di Kabupaten Mamuju adalah Sertifikat Ganda, Sengketa Waris, Penguasaan Tanpa Hak, Akta Jual Beli Palsu, Jual Beli Berkali Kali dan Sengketa Batas. Proses penyelesaian sengketa tanah melalui dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Mamuju mengambil contoh kasus pada jenis perkara tertinggi yaitu sertifikat ganda dengan Nomor perkara : 316/Pdt.G/2022/PN Mmj dengan berbagai tahapan hingga dilakukannya upaya peninjauan kembali. Dalam hal ini penyelesaian sengketa, khususnya sengketa hak atas tanah secara non-litigasi akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama, oleh karena itu penyelesaian sengketa hak milik atas tanah di Kabupaten Mamuju masih kurang efektif. The research objective is to analyze the implementation of land ownership dispute resolution in Mamuju Regency, West Sulawesi Province. This research uses Normative Legal Research and Empirical Legal Research. The research results show that the factors that cause land disputes to arise in Mamuju Regency are Multiple Certificates, Inheritance Disputes, Control Without Rights, Fake Deeds of Sale and Purchase, Multiple Sales and Purchases and Boundary Disputes. The process of resolving land disputes is in two ways, namely through litigation and non-litigation. Based on the results of research conducted at the Mamuju District Court, the highest case type was taken as an example, namely a double certificate with case number: 316/Pdt.G/2022/PN Mmj with various stages until a review effort was carried out. In this case, resolving disputes, especially non-litigation land rights disputes will require large costs and quite a long time, therefore resolving land ownership rights disputes in Mamuju Regency is still less effective.