EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM MENURUT UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
Siti MardiyatiIndrajaya Indrajaya
Abstract
As one of the election organizers, Bawaslu has now become an institution that structurally already exists at the district and/or city level. As an institution authorized by law. Law Number 7 of 2017 concerning General Elections provides reinforcement for Bawaslu in carrying out prevention and prosecution with the authority to decide disputes over the election process and administrative violations. The problem in this journal research is how the existence of Banwaslu after the issuance of Number 7 of 2017. This type of legal research is normative, the legal materials used are primary, secondary and tertiary. It is carried out with a statute approach and the conclusion of this study is that the existence of Bawaslu is currently in line with public expectations
Metrics
Citation History
Topics
Related Documents
Fungsi Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Zulharbi AmatahirZulharbi Amatahir
PERUBAHAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TERHADAP PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
EFEKTIVITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
M. Arafat HermanaDwi Putra Jaya
EFEKTIVITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
M. Arafat HermanaDwi Putra Jaya
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2019 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
Putri Nurmalia OktavianiFerry Edwar