ANALISIS HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA TERHADAP PNS DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstract

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif. Tehnik pengumpulan data yakni Bentuk penelitian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur baik buku artikel maupun materi kuliah yang diperoleh. Bentuk interview yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan objek penelitian, serta meminta data-data kepada pihak yang terkait. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan tindak pindana korupsi adalah tindakan yang dilakukan untuk memberantas korupsi, namun dalam pelaksanaanya mengalami banyak hambatan dan tantangan baik dari segi aspek sumber daya manusia maupun dari aspek kondisi alam, dukungan dana dan sarana dan prasarana, sedangkan pada aspek sumber daya manusia, dapat dilihat banyaknya pegawai negeri sipil yang tidak berminat menjadi pejabat pengadaan barang dan jasa hal ini disebabkan jabatan yang memiliki resiko besar karena konsekkuensinya adalah terlibat dalam persoalan hukum di Indonesia. The type of research used in this study is the type of normative research. Data collection techniques, namely the form of library research, namely data collection techniques by studying various literature, both article books and course materials obtained. The form of interview is a data collection technique by conducting interviews with competent parties and the object of research, as well as requesting data from related parties. The results of the study show that investigating corruption crimes is an action taken to eradicate corruption, but in its implementation there are many obstacles and challenges both in terms of aspects of human resources and aspects of natural conditions, financial support and facilities and infrastructure, while in the aspect of resources. humans, it can be seen that there are many civil servants who are not interested in becoming officials in the procurement of goods and services. This is because the position has a big risk because the consequences are being involved in legal issues in Indonesia