Implementasi Kebijakan Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat

Abstract

Reklame hadir ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang semakin massif, baik melalui media elektronik, media cetak maupun secara fisik terpampang dalam ruang gerak sehari hari. Kehadirannya , tanpa disadari oleh publik seolah-olah sebagi pelengkap tataruang saja, namum, dibalik itu tersimpan potensi pajak sebagai salah satu tulang-punggung otonomi daerah dalam bidang pendapatan asli daerah. Salah satu ruang di wilayah Kabupaten Bandung Barat di Kecamatan Padalarang banyak terhampar secara fisik kehadiran reklame, mulai dari kebutuhan primer dan sekunder, disisi lain terlihat pengeloaannya terutama pemasukan pajaknya belum optimal (BAPENDA KBB, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan pajak reklame yang membahas bagaimana proses implementasi kebijakan pajak reklame yang dilaksanakan oleh BPKD Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif survey. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, wawancara dan observasi. Informan penelitian ini adalah Kepala Bidang Pajak Daerah I, juga beberapa staff dan instansi yang terkait. Teknis analisis data menggunakan reduksi, sajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian, terdapat faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penerapan pajak reklame yakni pada indicator penyampaian dan kejelasan komunikasi, keterbatasan jumlah sumberdaya yang dimiliki dan kurangnya sosialisasi. Adapun upaya yang dilakukan diantaranya melakukan koordinasi antar instansi terkait sehingga dapat mendukung dan memaksimalkan upaya pelaksanaan kebijakan serta meningkatkan sosialisasi kepada elemen-elemen yang berkepetingan.   Billboards are present in the midst of increasingly massive people's lives, either through electronic media, printed media or physically displayed in their daily movement. Its presence, without realizing it by the public, is as if it were a spatial complement, however, behind it is the potential for taxes as one of the backbones of regional autonomy in the area of ​​regional original income. One of the spaces in the West Bandung Regency area in Padalarang District is the physical presence of billboards, ranging from primary and secondary needs, on the other hand, it can be seen that the management, especially the tax revenue, has not been optimal (BAPENDA KBB, 2019). This study aims to describe and analyze how the advertisement tax policy implementation process that discusses how the advertisement tax policy implementation process carried out by BPKD West Bandung Regency. The research method used a qualitative analysis approach using a descriptive survey research method. Data collection techniques through library research, interviews and observations. The informants of this research are the Head of Regional Tax I, as well as several related staff and agencies. The data analysis technique uses reduction, data presentation, and verification. The results of the study, there are inhibiting factors in the implementation of the advertisement tax implementation policy, namely the indicators of delivery and clarity of communication, limited number of resources owned and lack of socialization. The efforts made include coordination between related agencies so that they can support and maximize efforts to implement policies and increase socialization to interested elements.