Nikah Wakil dalam Perspektif Hukum Negara dan Hukum Islam

Abstract

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan Negara yang khusus berlaku bagi warga Negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Fenomena tentang prnikahan yang tidak dihadiri oleh mempelai laki-laki atau nikah wakil menjadikan hal tersebut menjadi sebuah pertanyaan besar di kalangan masyarakat awam yang belum banyak mengetahui keadaan tersebut, . Keadaan semacam ini bisa dijelaskan melalui hukum Islam dan hukum Negara.