URGENSI PEMBARUAN SISTEM HUKUM EKONOMI INDONESIA BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA

Abstract

<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>The developing of economic law in this time, give substantial impact for the fairness of Indonesian society. The fairness is expected start from making regulation, implementation by official enforcement, legal culture then supported with good infrastructure and supported with society, seems haven’t distribute equally and proportionaly. This is because the values of Pancasila that eroded with economical interest of business and political interest of ruler so much act that made judicial reviewed that corrected one or some even acts that canceled by Mahkamah Konstitusi. Therefore, the values of Pancasila should be guidlines to making policy or political policy of Indonesian economic law, and should synergetic of making regulations, implementations by official enforcement, legal culture that supported with good infrastructure and supporting from society in order to create Indonesian economic of law according values of Pancasila according to state goals.</em></p><p><strong>Keywords </strong><em>: renewal, system, economic, law, Pancasila.</em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Perkembangan hukum ekonomi masa ini membawa dampak secara substansial bagi keadilan masyarakat Indonesia. Keadilan yang diharapkan mulai dari pembuatan regulasi, implementasi oleh aparat penegak hukum, budaya hukum kemudian didukung dengan sarana prasarana yang baik dan didukung pula oleh masyarakat, nampaknya belum terdistribusi secara merata dan proporsional. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai Pancasila yang mulai terkikis dengan kepentingan ekonomi para pengusaha dan kepentingan politik penguasa sehingga banyak undang-undang yang terbentuk mengalami judicial review yang dikoreksi salah satu atau beberapa pasal bahkan undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu nilai-nilai Pancasila hendaknya menjadi pedoman dalam penyusunan arah kebijakan atau politik hukum ekonomi Indonesia, dan hendaknya ada sinergitas dalam penyusunan regulasi, implementasi oleh aparat penegak hukum, budaya hukum yang ditopang dengan sarana prasarana yang baik dan dukungan masyarakat agar tercipta hukum ekonomi Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila sesuai tujuan negara.</p><p><strong>Kata kunci: </strong>pembaharuan, sistem, hukum, ekonomi, Pancasila.</p><p> </p>