PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah) selama ini dianggap belum dapat menampilkan citra yang memuaskan sebagai wakil rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, ada tiga fungsi utama yang diemban badan legis- . latif ini yaitu fungsi representasi, fungsi legislasi dan fungsi kontrol. Sorotan paling tajam adala4 ·lemahnya lembaga inidalam; melaksanakan fungsi legislasinya (pembuat peraturan). Banyak faktor yang dapat dikemukakan sehubllngan dengan lemahnya lembaga legislatif dalam melaksanakan fungsi legislasinya, mulai dari peraturan tata tertib yang tidak mendukung, kurang informasi/data, tidak memiliki tenaga ahli, sarana danprasarana yang kurang memadai sampai dengan mekanisme rekruitmen anggota dewan. Bagi lembaga legislatif daerah (DPRD), ken'dala utama yang dihadapi berpangkal dari UU No.5 tahun 1974 yang ·tidak memberikan bobot kekuasaan yang memadai kepada DPRD. Kedud~kan DPRD yang tidak semata-mata sebagai wakil rakyat tetapi juga,sebagai unsur Pemerintah Daerah bersama-sama Kepala Daerah, meQyebabkan DPRD harus membina posisinya dengan pihak eksekutif. Diberlakukannya peran ganda dalam diri Kepala Daerah yang juga Keapala Wilayah, membuat DPRD kurang leluasa memainkan perannya sebagai legislator dalam merumuskan peraturan daerah. Selain itu, kualiui~ anggota DPR yang belum memadai, menyulitkannya dalam proses tawar-menawar :, dengan kondisi bargaining power yang lebih besar pada'pihak eksekutif