Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015)

Abstract

Abstract: Polemic single candidate in the elections simultaneously in 2015 is believed tobe due to a number of political parties are reluctant to carry the champion. Implementation of the elections with a single candidate in areas including Blitar keep running after the decision of the Constitutional Court. Election implementation process simultaneously in Blitar still have problems such as lack of socialization conducted by the Election Commission on procedures for the voting process. Stretching the elections simultaneously also minimal participation, because some residents chose deliberately not to excuse prospective figure that is incompatible with his conscience, the majority felt the absence of competition in the elections. Assessment of undemocratic elections with a single candidate is interesting given that the concept of democracy developed by the experts is the ability to choose political leaders during the election.Abstrak: Polemik calon tunggal pada pilkada serentak 2015 diyakini lantaran sejumlah partai politik enggan mengusung jagoannya. Pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal di daerah-daerah diantaranya Kabupaten Blitar tetap berjalan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Proses pelaksanaan pilkada serentak di Blitar masih memiliki permasalahan seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD tentang tata cara proses pemungutan suara. Geliat pilkada serentak juga minim partisipasi, karena beberapa warga sengaja tidak memilih dengan alasan calon figur yang ada tidak cocok dengan hati nuraninya, sebagian merasa tidak adanya kompetisi dalam pilkada. Penilaian mengenai tidak demokratisnya pemilu dengan calon tunggal merupakan hal menarik mengingatkonsep demokrasi yang dikembangkan para ahli adalah kemampuan untuk memilih pemimpin politik pada masa pemilihan berlangsung. DOI: 10.15408/jch.v4i1.2578